Pemerintah sedang mengupayakan rencana relokasi lembaga publik ke daerah kedua dengan kebijakan untuk meminimalkan lembaga yang tetap di Seoul. Namun, target relokasi spesifik, wilayah, dan jadwalnya belum ditentukan. Akibatnya, beberapa lembaga mulai melakukan aksi kolektif sebagai bentuk penolakan. Serikat Pekerja Keuangan menentang relokasi bank milik negara dan mengancam akan melakukan pemogokan umum, sementara serikat pekerja dari Koperasi Pertanian dan Perikanan juga mempertanyakan masalah beban biaya dan menyatakan penentangan terhadap relokasi tersebut. Kekhawatiran di kalangan pegawai yang lebih memilih bekerja di Seoul semakin meningkat, dan isu keadilan terkait relokasi ini menjadi perdebatan.