Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah seharusnya mendukung 20% dari perkiraan pendapatan premi asuransi kesehatan yang merupakan standar hukum untuk Asuransi Kesehatan Nasional. Namun, rata-rata hanya sekitar 14% yang didukung setiap tahunnya. Akibatnya, total dukungan kurang sebesar 19,4 triliun won, dan kekurangan lebih dari 1 hingga 2 triliun won terjadi setiap tahun. Pemerintah melakukan dukungan anggaran yang tidak memadai dengan cara seperti menetapkan perkiraan pendapatan premi asuransi kesehatan lebih rendah dari angka sebenarnya. Selain itu, rasio dukungan dari Dana Kesehatan yang dibentuk melalui pajak tembakau juga menurun karena kendala hukum. Masalah kekurangan dana Asuransi Kesehatan semakin parah karena meningkatnya skala proyek nasional seperti konversi rumah sakit umum tingkat lanjut, operasi sistem perawatan darurat, dan dukungan layanan medis esensial. Para ahli berpendapat bahwa standar hukum harus ditaati dan dukungan anggaran harus diperluas. Mereka juga mengusulkan penggunaan angka anggaran yang telah ditetapkan sebagai pengganti perkiraan pendapatan atau pembatalan ketentuan matahari terbenam.
