Presiden Lee Jae-myung melakukan perombakan kabinet yang mencakup enam menteri, menunjukkan fokusnya pada pembatalan tuntutan. Ia menunjuk anggota parlemen Kim Seung-won sebagai calon Menteri Kehakiman untuk mempersiapkan pembatalan tuntutan dan mengangkat pejabat Kementerian Keuangan dan Keamanan yang ada ke posisi yang lebih tinggi, menunjukkan kelanjutan kebijakan sebelumnya. Oposisi menyebut perombakan kabinet ini sebagai "terorisme politik" dan mengecam fokus pemerintah pada pembatalan tuntutan daripada menyelesaikan masalah rakyat.
