Pemerintah sedang mempertimbangkan perpanjangan "penundaan kewajiban tempat tinggal" khusus untuk rumah di dalam wilayah izin pertukaran tanah yang berakhir pada akhir tahun ini. Ini adalah tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kebijakan pajak yang mendorong penjualan rumah, seperti pengurangan pajak jual beli, dan sistem izin pertukaran tanah. Perpanjangan periode penundaan kewajiban tempat tinggal dan pembaruan tanggal standar sewa bertujuan untuk memperluas cakupan penjualan rumah yang disewa, serta membantu proses pelepasan rumah dengan lancar seiring perubahan kebijakan pajak. Namun, kekhawatiran muncul bahwa pelonggaran persyaratan khusus dapat memicu permintaan spekulatif, sehingga otoritas terus memikirkan detailnya. Pemerintah juga berencana untuk menyusun langkah-langkah lanjutan terkait dengan amandemen undang-undang perpajakan, seperti kebijakan penyediaan perumahan dan kebijakan keuangan.
