Jo Tae-yong, mantan kepala Badan Intelijen Nasional, didakwa atas tuduhan memberikan kesaksian palsu terkait situasi pada saat darurat militer 12·3 dan pengadilan konstitusi. Jaksa penuntut khusus berpendapat bahwa Jo, mantan kepala badan intelijen, berusaha membenarkan darurat militer dan menyembunyikan fakta tentang perintah penangkapan yang ilegal, dan menuntut hukuman penjara selama 7 tahun. Jo, mantan kepala badan intelijen, membantah argumen bahwa ia berkewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Nasional dan menekankan kesulitan dalam proses verifikasi dan evaluasi informasi. Selain itu, ia berpendapat bahwa CCTV rekaman pergerakan Hong, mantan wakil kepala, yang hanya diberikan kepada Partai Kekuatan Rakyat tidak dapat dipastikan digunakan untuk menguntungkan politisi tertentu.
