6·3 Pilkada kekurangan surat suara memicu pembentukan panitia khusus investigasi negara. Partai penguasa menekankan masalah Komisi Pemilihan Umum dan menyerukan reformasi pengelolaan pemilu, sementara oposisi mengungkap kontrak lisan antara KPU dan perusahaan terkait, menuduh adanya "kartel pemilih". Perdebatan sengit juga terjadi seputar "rally 'olgong'", dengan partai penguasa membantah tuduhan mengejar keuntungan politik. Partai oposisi mengkritik kurangnya komunikasi dengan demonstran dan meminta penjabat Kepala Kepolisian untuk mendukung masuknya Dewan Olahraga Korea.
