Partai Demokrat sedang mengkritik dengan keras undang-undang penasihat khusus tentang pemberontakan Presiden Yoon Suk-yeol yang akan diajukan oleh Partai Kekuatan Rakyat. RUU ini menjadi kontroversial karena membatasi ruang lingkup penyelidikan menjadi periode 6 jam sejak deklarasi hukum militer darurat oleh Presiden Yoon pada tanggal 3 bulan lalu hingga pencabutannya. Partai Demokrat menekankan bahwa persiapan, konspiasi, hasutan, dan propaganda untuk pemberontakan dapat dihukum, dengan berpendapat bahwa penyelidikan 6 jam tidak merupakan penyelidikan substansial. Partai ini juga membantah kritik pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat terhadap undang-undang penasihat khusus yang diajukan oleh oposisi. Partai Demokrat bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Yoon Suk-yeol dan tokoh-tokoh terkait melalui penyelidikan penasihat khusus tentang pemberontakan tersebut.
