Partai Kekuatan Rakyat menentang dorongan Partai Demokrasi untuk mengubah konstitusi dengan mengatakan 'perubahan konstitusi harus setelah masalah rakyat terselesaikan'. Mereka mengutip pengunduran diri calon Menteri Kehakiman Kim Seung-won dan pernyataan Presiden Lee Jae-myung tentang sewa sebagai bukti bahwa Partai Demokrasi tidak memiliki niat baik dalam mendorong perubahan konstitusi. Namun, ada suara di dalam partai yang mendukung partisipasi dalam diskusi perubahan konstitusi, seperti Anggota Dewan Kim Tae-ho. Dia berpendapat bahwa karena Presiden Lee Jae-myung belum menyatakan keinginannya untuk mencalonkan diri kembali, kontroversi tentang pencalonan kembali telah berakhir. Dia menekankan perlunya pembahasan perubahan konstitusi agar partai oposisi dan pemerintah dapat bersama-sama merancang peta jalan masa depan negara.
