Partai oposisi dan partai pemerintah berdebat tentang kebijakan perumahan dan rencana perubahan pajak dalam sesi tanya jawab di Majelis Nasional. Partai Demokrasi dan Keadilan mengkritik Wali Kota Seoul Oh Se-hoon karena dianggap menghambat pasokan rumah, sementara Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa rencana perubahan pajak pemerintah merupakan denda yang membatasi kebebasan tempat tinggal dan perpindahan. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Yoon Cheol-koo membantah bahwa rencana perubahan pajak bukanlah hukuman, melainkan insentif untuk menciptakan pasar perumahan yang berpusat pada tempat tinggal. Kontroversi juga muncul terkait partisipasi staf Kantor Perdana Menteri dalam konferensi pers anggota parlemen independen Han Dong-hoon, memicu perdebatan lebih lanjut antara partai oposisi dan partai pemerintah.
