Proses pengambilan suara untuk undang-undang khusus kebakaran di Gyeongsangbuk-do menuai kontroversi karena anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat mengatakan "Apakah api akan terjadi di Honam?". Pihak politik di wilayah Honam mengutuk pernyataan tersebut sebagai tindakan tidak manusiawi yang mencoba memanfaatkan bencana untuk tujuan politik dan mendesak pembuat pernyataan untuk meminta maaf dan mundur. Partai Demokrasi bersama juga menuntut agar anggota parlemen tersebut diajukan ke Komite Etika Majelis Nasional dan dikenai sanksi, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus ini.
