Calon Menteri Kehakiman Kim Seung-won, ketika menjabat sebagai anggota parlemen Partai Demokratik, telah meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memeriksa perkembangan persetujuan uji klinis obat COVID-19 atas permintaan seorang CEO perusahaan farmasi yang mengajukan permohonan persetujuan. Kemudian, Calon Menteri Kim menerima permintaan donasi sebesar 5 juta won dari CEO perusahaan farmasi tersebut, tetapi sebenarnya tidak ada transfer dana karena melebihi batas donasi. Kejaksaan Distrik Seoul Barat memutuskan untuk menunda penuntutan terhadap Calon Menteri Kim dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada suap langsung antara Calon Menteri Kim dan CEO perusahaan farmasi, serta sulit untuk menentukan ilegalitas permintaan tersebut. Calon Menteri Kim mengajukan gugatan konstitusi dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut salah. Sementara itu, tim persiapan sidang konfirmasi kepegawaian berpendapat bahwa tindakan tersebut bukan merupakan suap, melainkan penyampaian keluhan publik yang sah, dan menekankan keadilan penundaan penuntutan.
