Majelis Nasional telah mengesahkan rancangan undang-undang yang memperpanjang masa kerja Komite Investigasi Khusus Tragedi Itaewon 29 Oktober hingga September tahun depan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Badan Intelijen Nasional yang menambahkan 'keamanan ekonomi' ke dalam cakupan tugasnya dan memasukkan 'kasus dugaan organisasi peretasan yang didukung internasional atau negara' ke dalam target kegiatan intelijen siber juga telah disahkan. Ini terjadi meskipun ada penentangan dari Partai Progresif, Partai Revolusi Keadilan, dan partai-partai lainnya. Partai Revolusi Keadilan menentang rancangan undang-undang amandemen Undang-Undang Khusus tentang Penentuan Jenis Usaha yang Tepat untuk Pedagang Kecil dan Menengah yang diajukan oleh Partai Demokrasi Bersama. Selain itu, amandemen Undang-Undang Asuransi Perawatan Kecelakaan Industri untuk mendukung bantuan terkait asuransi kecelakaan kerja bagi kelompok rentan sosial, amandemen Undang-Undang Pengembangan Perusahaan Kreatif Satu Orang untuk menguntungkan perusahaan kreatif satu orang di daerah dengan penurunan populasi, dan amandemen Undang-Undang Promosi Investasi Ventura juga telah disahkan.
