Presiden Lee Jae-myung secara praktis menolak pengajuan tertulis kandidat hakim agung Cho Hee-dae dan meminta pengajuan ulang. Presiden mengatakan bahwa proses pengajuan kandidat Son Bong-ki memiliki kekurangan prosedural, merusak keadilan, dan kurangnya keragaman hakim agung. Ia menekankan bahwa Ketua Mahkamah Agung harus menjalankan hak pengajuan dengan menghormati kekuasaan pengangkatan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa konflik lama antara Ketua Mahkamah Agung Cho dan Gedung Biru adalah penyebab utama. Oposisi mengkritik permintaan pengajuan ulang sebagai 'upaya untuk mengendalikan lembaga peradilan' dan mengatakan bahwa hal itu mengancam pembagian kekuasaan. Insiden ini dapat memperburuk konflik antara lembaga peradilan dan pemerintah.
