Presiden Lee Jae-myung mendesak pengadaan lahan perumahan yang luar biasa, bahkan mempertimbangkan revisi sistem hukum untuk mengatasi jurang pasokan real estat. Presiden mengatakan bahwa mengabaikan gelembung real estat dapat menyebabkan fenomena '20 tahun yang hilang', dan menekankan perlunya membangun stabilitas perumahan dan tangga perumahan melalui pasokan, kebijakan pajak, dan kebijakan keuangan. Selain itu, ia mendesak agar setelah pengumuman kebijakan, pendapat rakyat, ahli, dan oposisi dikumpulkan secara aktif untuk perbaikan. Secara khusus, ia menyerukan perbaikan sistem yang tidak masuk akal seperti 'hukuman pernikahan', dan memerintahkan tanggapan yang cepat dan berani terhadap kejahatan terkait hubungan.
