Polisi mengoperasikan sistem 'larangan pertanyaan kasus antar pegawai' untuk memastikan keadilan investigasi, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Sistem ini, yang mulai berlaku pada tahun 2020, melarang polisi aktif dan pensiunan untuk menanyakan status investigasi kepada petugas yang menangani kasus atau meminta agar kasus ditangani ke arah tertentu. Namun, jumlah laporan sejak sistem diberlakukan sedikit, dan hukumannya juga ringan, seperti teguran, pengurangan gaji, atau penurunan pangkat. Baru-baru ini, kontroversi muncul seputar pertanyaan kasus internal polisi dan kebocoran informasi investigasi dalam kasus Jang Yoon-gi dan kasus mengemudi dalam keadaan mabuk di Daegu, semakin menekankan perlunya perbaikan sistem. Komite Reformasi Investigasi saat ini sedang meninjau rencana untuk mengukuhkan sistem ini dalam 'Pedoman Perilaku Pegawai Kepolisian', memperluas cakupan penerapannya, dan menyusun standar hukuman yang lebih jelas.