Pada Hari Konstitusi, oposisi dan partai pemerintah masih terus berkonflik mengenai masalah pembentukan parlemen. Partai Demokrasi menolak untuk menerima tuntutan Partai Kekuatan Rakyat dalam hal pembagian ketua komite hukum, sementara Partai Kekuatan Rakyat menanggapinya dengan boikot. Kedua partai saling menyalahkan dalam perdebatan sengit yang terjadi pada Hari Konstitusi. Tokoh politik senior dan para ahli menekankan perlunya oposisi dan partai pemerintah untuk melepaskan diri dari logika partisan dan mencapai dialog serta kompromi guna merefleksikan esensi demokrasi.
