Komite Hukum Parlemen sedang meninjau rancangan undang-undang yang mengusulkan penghapusan hak penyelidikan tambahan kejaksaan sebagai inti. Partai Demokratik sedang mempertimbangkan penghapusan hak penyelidikan tambahan bersama dengan digitalisasi proses penyelidikan, pemberian hak wawancara kepada jaksa, dan penerapan 'sistem transparansi penyelidikan'. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat menentang penghapusan hak penyelidikan tambahan karena khawatir akan menyebabkan konsentrasi kekuasaan polisi. Di dalam Partai Demokratik sendiri, sedang berlangsung diskusi yang hati-hati tentang penghapusan hak penyelidikan tambahan. Anggota parlemen Hong Ki-won sedang mempersiapkan pengajuan undang-undang yang mengizinkan jaksa untuk melakukan penyelidikan tambahan untuk kejahatan tertentu. Komite Hukum akan mengadakan pertemuan dengan subkomite dan pleno pada tanggal 15 untuk mendengarkan pendapat dari pihak terkait, seperti Kepolisian Nasional dan Badan Investigasi Khusus.
