Partai Demokrasi Bersama juga telah mengajukan revisi undang-undang prosedur pidana yang berpusat pada penghapusan hak penyelidikan tambahan untuk reformasi kejaksaan kepada Komite Hukum. Partai Kekuatan Rakyat memprotes komposisi anggota tunggal dari Partai Demokrasi Bersama dan sedang melakukan boikot, serta dengan tegas menentang penanganan rancangan undang-undang ini. Partai Demokrasi Bersama berencana untuk memproses rancangan undang-undang sebelum Konvensi Partai pada 17 Agustus, dan selain rancangan yang diajukan oleh Anggota Dewan Kim Yong-min, mereka juga akan mempertimbangkan revisi yang telah didiskusikan secara internal dalam komite kecil. Partai Kekuatan Rakyat terus mengkritik operasi Komite Hukum yang otoriter dan memprotesnya. Komite Hukum telah mengumumkan akan memulai proses komite kecil mulai tanggal 10.
