Ketua Mahkamah Agung Cho Hee-dae menolak permintaan pencalonan kembali hakim agung dari Istana Kepresidenan, sehingga perdebatan antara oposisi dan partai pemerintah semakin memanas. Partai Demokrasi Korea mengkritik Ketua Cho sebagai sosok yang melakukan 'politik praktis' dan Partai Kekuatan Rakyat membalas dengan mengatakan bahwa Partai Demokrasi mencoba mengintimidasi kekuasaan kehakiman. Partai Demokrasi berpendapat bahwa Ketua Cho telah melakukan politik dengan mengenakan jubah hukum, dengan menunjukkan bagaimana ia menangani kasus calon presiden Lee Jae-myung dengan cepat. Di sisi lain, Partai Kekuatan Rakyat mengkritik serangan terhadap Ketua Cho yang menolak permintaan pencalonan kembali dari Presiden sebagai upaya untuk melemahkan pemisahan kekuasaan dan mendesak agar intimidasi terhadap kekuasaan kehakiman dihentikan.
