Partai-partai politik berdebat pada 9 hari tentang kebijakan stabilisasi harga perumahan. Partai Demokrasi dan Keadilan mengusulkan pendekatan "pasok dulu" yang dipimpin pemerintah, sambil menunjuk penurunan pasokan swasta. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa pengembangan padat dengan fokus swasta akan menghidupkan kembali fungsi pasar. Mengenai kebijakan pajak properti, Partai Kekuatan Rakyat mengkritik beban pajak yang berlebihan, sedangkan Partai Demokrasi dan Keadilan menekankan pentingnya penyesuaian pajak yang efektif. Partai Inovasi Jo Kuk-heon mengusulkan pembangunan rumah sewa publik di lahan gedung parlemen untuk mendukung kaum muda dan mereka yang tidak memiliki rumah.
