Partai Kekuatan Rakyat berpendapat bahwa rancangan undang-undang yang sepenuhnya menghapus hak penyelidikan tambahan kejaksaan bertentangan dengan konstitusi dan telah mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan pengujian konstitusionalitas. Mereka berpendapat bahwa konstitusi memberikan kekuasaan penyelidikan kepada jaksa, sehingga rancangan undang-undang ini melanggar konstitusi karena menghilangkan hak jaksa untuk mengajukan surat perintah penggeledahan dan menuntut. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa metode hanya merujuk kasus tertentu ke pengadilan dapat melanggar hak kesetaraan. Partai Kekuatan Rakyat mengkritik rancangan undang-undang ini sebagai hasil kesepakatan politik yang melanggar hak warga negara atas keadilan dan kesetaraan, dan mendesak Presiden Yoon Suk-yeol untuk menggunakan hak veto.
