Ketua Majelis Nasional, Choe Jeong-sik, memicu gelombang politik dengan menyebut kemungkinan amandemen konstitusi untuk memungkinkan masa jabatan presiden yang sedang menjabat sebagai masalah pilihan rakyat. Meskipun konstitusi saat ini melarang pencalonan kembali presiden yang sedang menjabat, Ketua Choe menyatakan bahwa opini publik harus dihormati dalam konteks perubahan struktur kekuasaan. Pernyataan ini ditafsirkan membuka peluang bagi Presiden Lee Jae-myung untuk mencalonkan diri kembali, dan menuai kritik "pemberontakan" dari oposisi. Suara kritis juga muncul dari dalam partai berkuasa terhadap pernyataan Ketua Choe. Perhatian kini tertuju pada bagaimana pernyataan Ketua Majelis Nasional akan terkait dengan restrukturisasi struktur kekuasaan partai yang berkuasa di masa mendatang.
