Komite Pembaruan Khusus Komisi Pemilihan Umum Partai Kekuatan Rakyat akan menyelesaikan rancangan undang-undang reformasi struktur Komisi Pemilihan Umum dan melaporkannya ke rapat pleno anggota. Terutama dalam proses penyelidikan kasus kekurangan surat suara pada pemilihan daerah 6 Juni, kecurigaan tentang manipulasi sistem pemilu muncul, sehingga pemulihan kepercayaan publik melalui penegakan keadilan menjadi tugas penting. Para ahli menunjuk masalah pada penunjukan ketua Komisi Pemilihan Umum yang masih aktif sebagai hakim, serta konsentrasi tugas pengelolaan dan regulasi pemilu. Mereka menekankan perlunya perbaikan sistem. Secara khusus, juga dikritik tentang pengaruh besar hak Komisi Pemilihan Umum untuk menafsirkan hak pilih dan pelaporan terhadap dunia politik.
