인니, 무상급식예산 3.5조원 삭감 방침…대상자도 20% 감축 검토
Indonesia to Cut Free Meal Program Budget by 3.5 Trillion Won, Reducing Beneficiaries by 20%
Indonesia Mengurangi Anggaran Program Makan Siang Gratis Sebesar 3,5 Triliun Won, Mengurangi Penerima Manfaat 20%
인도네시아 정부는 무상급식 사업 예산을 최소 3.5조원 이상, 약 15% 줄이고 대상자도 20% 이상 감축하는 방안을 추진 중입니다. 이는 재정 부담과 부패 논란으로 인해 발생한 것입니다. 무상급식 사업은 프라보워 대통령의 주요 정책이었지만, 집단 식중독 사건 발생과 사업 책임자의 부패 혐의로 논란이 되고 있습니다. 또한, 정부는 출처 불명 자금 투자까지 허용하는 등 국부펀드 '다난타라'에 대한 법적 보호 장치를 마련하고 있습니다. 이러한 조치는 재정 적자 감소 목표와 맞물려 다난타라는 주요 사업 자금 조달 및 실행 역할을 강화할 것으로 예상됩니다.
The Indonesian government is pursuing plans to reduce its free meal program budget by at least 3.5 trillion won, approximately 15%, and cut beneficiaries by over 20%. This move stems from fiscal burden concerns and corruption controversies. The free meal program has been a key policy of President Prabowo, but has faced scrutiny following mass food poisoning incidents and corruption allegations against program officials. Additionally, the government is establishing legal safeguards for the sovereign wealth fund 'Danantara,' including provisions allowing investments from undisclosed sources. These measures are expected to strengthen Danantara's role in major project financing and implementation as the government aims to reduce fiscal deficits.
Pemerintah Indonesia sedang menerapkan rencana untuk mengurangi anggaran program makan siang gratis sekurang-kurangnya 3,5 triliun won, kurang lebih 15%, dan mengurangi penerima manfaat lebih dari 20%. Langkah ini dilakukan karena kekhawatiran beban fiskal dan kontroversi korupsi. Program makan siang gratis telah menjadi kebijakan utama Presiden Prabowo, tetapi menghadapi sorotan menyusul insiden keracunan makanan massal dan tuduhan korupsi terhadap pejabat program. Selain itu, pemerintah sedang menetapkan perlindungan hukum untuk dana berdaulat 'Danantara,' termasuk ketentuan yang memungkinkan investasi dari sumber yang tidak diungkapkan. Tindakan-tindakan ini diperkirakan akan memperkuat peran Danantara dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek besar karena pemerintah bertujuan untuk mengurangi defisit fiskal.