인도네시아 시민사회단체, 경찰·검찰·군 권한 확대 법안에 강력 반대
Indonesian Civil Society Organizations Strongly Oppose Bill Expanding Police, Prosecution, and Military Authority
Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Sangat Menentang Rancangan Undang-Undang Perluasan Kewenangan Polisi, Kejaksaan, dan Militer
인도네시아 시민사회단체들은 경찰, 검찰, 군의 권한 확대 법안에 강력히 반대하고 있습니다. 단체들은 현재에도 법 집행 기관과 군에서 권력 남용과 부패 사례가 빈번하며, 추가적인 권한 부여는 인권 침해를 더욱 심화시킬 것이라고 경고합니다. 대신 내부 감시 시스템 강화와 외부 감시 기구의 역할 강화를 통해 법 집행 개혁을 이루어야 한다고 주장합니다. 현재 국회는 검찰법 개정을 계획하고 있지만, 경찰-군 관련 법 개정 논의는 보류 상태입니다.
Indonesian civil society organizations are strongly opposing a bill that would expand the authority of the police, prosecution, and military. These organizations warn that abuse of power and corruption are already frequent among law enforcement agencies and the military, and that granting additional authority would further worsen human rights violations. They argue instead that law enforcement reform should be achieved through strengthening internal oversight systems and enhancing the role of external monitoring bodies. Currently, the parliament is planning to amend the prosecution law, while discussions on amending police and military-related laws remain suspended.
Organisasi masyarakat sipil Indonesia sangat menentang rancangan undang-undang yang akan memperluas kewenangan polisi, kejaksaan, dan militer. Organisasi-organisasi ini memperingatkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sudah sering terjadi di lembaga penegak hukum dan militer, dan memberikan kewenangan tambahan akan semakin memperburuk pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa reformasi penegakan hukum harus dicapai melalui penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan peran badan pemantauan eksternal. Saat ini, parlemen merencanakan amandemen undang-undang kejaksaan, sementara diskusi tentang amandemen undang-undang terkait polisi dan militer masih ditunda.
