<Tren Tolok Ukur Harga Minyak Mentah (Februari–Mei 2026)>

[Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM)]

Yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga minyak adalah nafta, bahan baku utama plastik. Harga nafta naik 71,8% hanya dalam sekitar 5 minggu, dari 588,2 dolar per ton pada 28 Februari menjadi 1.010,5 dolar per ton pada 7 April. Setelah itu, harga menemukan kestabilan sebagian dan tercatat sebesar 716,36 dolar per ton per 5 Juni, namun jika dibandingkan dengan sebelum perang, tingkat ini masih 21,8% lebih tinggi.

<Tren Harga Bahan Baku Plastik Nafta (Februari–Juni 2026)>

[Sumber: Trading Economics]

Kenaikan harga juga berlanjut menjadi ketidakstabilan pasokan regional. YNCC (Yeocheon NCC) Korea, PCS Pte. Ltd. Singapura, serta produsen di Thailand dan Taiwan secara berturut-turut menyatakan keadaan kahar (force majeure), sehingga terlihat bagaimana guncangan harga terhubung dengan ketidakstabilan di sisi pasokan. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa "plastik bukanlah produk jadi, melainkan input antara yang sesungguhnya melekat di hampir seluruh sektor industri," dan "ketika harganya naik, dampaknya langsung tercermin pada struktur biaya industri hilir (Downstream Industry), yang porsinya dapat mencapai 30–50%." Dengan demikian, fluktuasi harga nafta tidak hanya menjadi persoalan pasar bahan baku semata, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memengaruhi struktur biaya perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

<Tren Impor Nafta Indonesia (2023–2025)>

[Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia]

Struktur ini langsung terlihat segera setelah konflik kali ini terjadi. Pada awal Maret 2026, PT Chandra Asri Pacific Tbk, perusahaan produsen petrokimia terpadu terbesar di Indonesia, mengirimkan surat pemberitahuan keadaan kahar kepada para mitra bisnisnya dengan alasan gangguan rantai pasok bahan baku global, dan mulai menyesuaikan tingkat utilisasi sejumlah pabrik untuk menjaga keseimbangan antara kemungkinan pengamanan bahan baku dengan kebutuhan produksi.

<Tren Nilai dan Volume Impor Nafta Indonesia Januari–April 2026 (HS 2710.12.80)>

(Satuan: juta dolar, juta kg)

[Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, diolah ulang oleh KOTRA Kantor Perdagangan Jakarta]

<Tren Rata-rata Nilai Impor Nafta Indonesia per kg Januari–April 2026>

(Satuan: dolar/kg)

[Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, diolah ulang oleh KOTRA Kantor Perdagangan Jakarta]

Apabila mencermati data impor nafta Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (HS 2710.12.80), dapat dipastikan bahwa fluktuasi harga global juga tercermin secara langsung pada pasar pengadaan domestik Indonesia. Harga per unit (total nilai impor/volume impor) naik dari 0,57 dolar/kg pada Januari–Februari menjadi 0,74 dolar/kg pada Maret dan 0,98 dolar/kg pada April, yaitu naik 71,9%, tingkat yang serupa dengan kenaikan harga spot nafta global sebesar 71,8% pada periode yang sama. Antara Maret hingga April, meskipun volume impor turun 10,2%, total nilai impor justru meningkat 19,3%, sehingga dianalisis bahwa faktor harga lebih berpengaruh dibandingkan faktor volume.

Penyebaran Beban Biaya pada Industri Hilir dan Sektor Barang Konsumsi Indonesia

Seiring dengan mengetatnya pasokan nafta Indonesia, beban biaya menyebar ke seluruh industri hilir. Sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik merupakan contoh representatif. Menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), harga kemasan plastik untuk ritel naik 30–100%, dan pada tahap distribusi, harga minuman kemasan naik 1.000–2.000 rupiah per unit. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa untuk produk seperti air minum kemasan, terdapat pula kasus di mana biaya kemasan melebihi biaya produksi isinya.

Terdapat pula dampak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, menjelaskan bahwa perusahaan yang hanya memanfaatkan plastik sebagai bahan baku penunjang dampaknya terbatas, namun bagi pelaku usaha yang produksinya langsung bergantung pada resin plastik—seperti produsen terpal dan penjual makanan—beban biaya meningkat cukup besar seiring naiknya harga plastik global sebesar 40–50%. Industri kosmetik berada dalam situasi serupa. CEO Kilara Tilaar, Martha Tilaar, menyatakan bahwa struktur biaya produksi produk kecantikan dan perawatan diri secara keseluruhan kini bereaksi secara sensitif terhadap kondisi pasokan saat ini, dan penyesuaian harga konsumen dapat dipertimbangkan pada paruh kedua tahun ini. Sekretaris Jenderal Indonesian Packaging Federation (IPF), Henky Wibawa, menjelaskan bahwa gangguan distribusi nafta, kenaikan biaya impor akibat melemahnya rupiah, dan penurunan pasokan domestik terjadi bersamaan, sehingga produsen kemasan terus berada dalam situasi yang memaksa mereka meningkatkan ketergantungan pada impor.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menganalisis situasi ini sebagai hasil dari permintaan yang tetap stabil sementara pasokan menyusut, dan menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai durasi konflik berperan sebagai faktor yang meningkatkan volatilitas harga. Ia menambahkan bahwa perusahaan menghadapi pilihan apakah akan membebankan biaya tinggi kepada konsumen atau beralih ke kemasan alternatif, dan saat ini banyak yang memilih opsi pertama, namun jika situasi berlarut-larut, peralihan ke material alternatif berpeluang menjadi tren struktural.

Respons Kebijakan Pemerintah Indonesia

Karena kenaikan harga bahan baku dan ketidakstabilan pasokan domestik terus berlanjut, pemerintah Indonesia mengambil respons kebijakan dari berbagai arah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan akan mendorong langkah penanganan dalam tiga arah, yaitu diversifikasi sumber pasokan di luar Timur Tengah, optimalisasi pemanfaatan gas minyak cair (LPG), dan dorongan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi.

Intervensi kebijakan dimulai secara serius pada akhir April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengumumkan penurunan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0%, serta memperluas pembebasan tarif untuk resin plastik utama seperti polipropilena, polietilena, LLDPE, dan HDPE. Kebijakan yang berlaku selama 6 bulan mulai Mei 2026 ini bertujuan untuk melindungi stabilitas produksi petrokimia, daya beli konsumen, dan biaya kemasan hilir. Namun, reaksi industri terhadap kebijakan ini cenderung terbelah. Industri kemasan hilir menunjukkan reaksi positif karena pembebasan tarif dapat menurunkan biaya pengadaan bahan baku, sementara produsen petrokimia domestik mengungkapkan kekhawatiran bahwa masuknya resin asing berharga murah dapat membebani daya saing harga industri dalam negeri.

Dari sisi diversifikasi pasokan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan sedang mencari sumber pasokan alternatif dari India dan Afrika, serta menyebutkan kemungkinan pengiriman tambahan dari Amerika Serikat. Namun, per Juni belum ada catatan pengiriman yang terkonfirmasi, sehingga diversifikasi rantai pasok dinilai masih berada pada tahap awal. Di tingkat industri, PT Chandra Asri Pacific Tbk menyatakan telah mencabut status keadaan kahar pada awal Mei dan stabilitas operasional telah pulih, serta sedang mendorong langkah-langkah untuk memperluas sumber pengadaan ke pasar internasional termasuk Amerika Serikat dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas penyulingan di Singapura. Dalam jangka panjang, program diversifikasi bio-material yang memanfaatkan rumput laut dan singkong sebagai bahan baku alternatif juga sedang dipertimbangkan, namun plastik berbasis rumput laut masih memiliki biaya produksi yang tinggi sehingga skala pasarnya masih terbatas.

Perubahan Perilaku Konsumen Indonesia dan Pergerakan menuju Transisi Ramah Lingkungan

Dampak kenaikan biaya bahan baku juga muncul dalam bentuk perubahan perilaku konsumen. Menurut survei Jakpat pada April 2026, 92% warga Indonesia yang terkena dampak kenaikan harga plastik mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Mengingat di Indonesia penggunaan plastik telah menjadi hal yang lazim dalam berbagai bidang seperti kemasan paket dan pesan-antar makanan, perubahan perilaku konsumen akibat kenaikan biaya berpeluang lambat laun berkembang menjadi tren struktural.

<Upaya Konsumen Indonesia Mengurangi Penggunaan Plastik Akibat Kenaikan Harga Plastik (April 2026)>

[Sumber: Databoks (survei Jakpat), diolah ulang oleh KOTRA Kantor Perdagangan Jakarta]

Implikasi dan Saran

Fluktuasi harga nafta kali ini dinilai sebagai contoh yang sekali lagi menegaskan karakteristik struktural berupa tingginya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap bahan baku dari luar negeri. Meskipun pemerintah Indonesia mengambil respons dari berbagai arah seperti pembebasan tarif, diversifikasi pasokan, dan pengembangan bio-material, mengingat struktur impor dengan ketergantungan terhadap Timur Tengah mencapai 75% serta pembangunan rantai pasok alternatif yang masih berada pada tahap awal, transisi struktural dalam waktu singkat tampaknya tidak akan mudah.

Dari sudut pandang perusahaan Korea, situasi ini perlu dicermati dari beberapa perspektif. Pertama, perusahaan yang memiliki teknologi di bidang bioplastik, kemasan biodegradable, dan resin daur ulang sejalan dengan kebutuhan pengembangan material alternatif pemerintah Indonesia, sehingga peluang kerja sama layak untuk dipertimbangkan. Kedua, di bidang teknologi proses alternatif petrokimia hemat energi dan peralatannya, kemungkinan kerja sama dengan pemerintah Indonesia maupun perusahaan lokal juga terbuka. Ketiga, bidang sistem daur ulang, infrastruktur isi ulang (refill), dan solusi pengelolaan limbah cerdas diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan dalam jangka menengah-panjang seiring berpadunya kebijakan kewajiban pengurangan limbah pemerintah pada 2029 dengan meluasnya kesadaran ramah lingkungan konsumen. Namun, mengingat apabila biaya bahan baku tetap berada pada tingkat tinggi, dampaknya dapat berlanjut pula pada harga konsumen dan kondisi pengelolaan UMKM, perusahaan yang akan memasuki atau sedang menyiapkan ekspansi ke pasar Indonesia tampaknya perlu terus memantau perubahan struktur biaya dan arah kebijakan pemerintah sambil sekaligus membangun kemitraan lokal dan menyusun strategi rantai pasok yang fleksibel.

Sumber: Badan Energi Internasional (IEA), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM), Trading Economics, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Bisnis.com, Kompas.id, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Databoks (Jakpat), kompilasi KOTRA Kantor Perdagangan Jakarta