日 첫 여성총리 다카이치 내각, 여성 장관은 총리 제외 2명뿐 | 연합뉴스
The Takaiichi Cabinet, Japan's first female prime minister, has only two female ministers besides the prime minister.
Kabinet Takaichi, kabinet pertama Jepang yang dipimpin oleh seorang perempuan perdana menteri, hanya memiliki dua perempuan menteri selain perdana menteri.
일본 다카이치 내각은 사상 첫 여성 총리를 맞이했지만, 여성 장관은 총리 외에 단 2명에 그쳐 남성 중심 구조가 지속되고 있다. 다카이치 총리는 '실력주의'와 '기회 평등'을 강조하며 여성 기용에 신중한 입장을 보이고 있으며, 개각에서도 큰 변화는 없을 것으로 예상된다. 일본 정계에서는 첫 여성 총리임에도 불구하고 여성 기용이 적다는 점에 우려를 표하고 있다. 자민당 내 여성 의원 비율이 낮고 선거 후보 선정 과정에서도 현직 의원이 우대되는 구조적 문제가 여성 각료 발탁을 어렵게 만드는 요인으로 지목된다.
The Kishida cabinet in Japan welcomed its first female prime minister, but there are only two female ministers besides the prime minister, continuing a male-centered structure. Prime Minister Kishida emphasizes "meritocracy" and "equal opportunity" while taking a cautious stance on appointing women, and it is expected that there will be no major changes in the cabinet reshuffle. Concerns are being raised in Japanese politics that despite having the first female prime minister, the number of women appointed to ministerial positions is low. The low proportion of female lawmakers within the Liberal Democratic Party and the structural problem in which incumbent lawmakers are favored in the candidate selection process after elections are cited as factors making it difficult to appoint female ministers.
Kabinet Fumio Kishida di Jepang telah menandai momen sejarah dengan mengangkat perdana menteri perempuan pertama, namun jumlah wanita menteri hanya dua orang selain perdana menteri. Hal ini menunjukkan bahwa struktur yang didominasi pria masih tetap ada. Perdana Menteri Kishida menekankan 'prinsip meritokrasi' dan 'kesetaraan kesempatan' sambil bersikap hati-hati dalam pengangkatan wanita ke posisi penting. Diperkirakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam kabinet selanjutnya. Meskipun Jepang telah memiliki perdana menteri perempuan pertama, kekhawatiran muncul karena jumlah wanita yang diangkat menjadi menteri masih sedikit. Persentase anggota perempuan di Partai Demokrasi Liberal (LDP) rendah dan proses seleksi calon pemilu yang cenderung memihak anggota parlemen yang sudah menjabat dianggap sebagai faktor penghambat dalam pencalonan wanita sebagai menteri.
