與법사위 "조희대, 남은후보 중 대법관 재제청해야…靑요구 타당" | 연합뉴스
With regard to the Constitutional Court Justice nominee Cho Hee-dae, "Cho Hee-dae should be re-nominated for Chief Justice among the remaining candidates... The Blue House's request is valid," said a legal expert. | Yonhap News
Dengan pengacara Jo Hui-dae, "Jo Hui-dae harus mengajukan kembali pencalonan sebagai hakim agung... permintaan Blue House itu tepat." | Yonhap News
더불어민주당 법사위 간사 김승원 의원은 청와대의 조희대 대법원장 재제청 요구가 타당하다고 주장하며, 남은 3명의 대법관 후보 중 한 명을 재제청해야 한다고 강조했습니다. 김 의원은 조 대법원장이 삼권분립을 이유로 법사위 현안질의에 불출석한다는 것은 근거 없는 사유이며, 국회 증언감정법에 따라 출석해야 한다고 주장했습니다. 서영교 법사위원장 또한 조 대법원장이 국회를 무시하는 것은 심각한 문제라고 지적하며 출석을 촉구했습니다. 민주당, 조국혁신당, 진보당 소속 의원들은 공동 입장문에서 사법부 독립은 국민과 국회의 검증을 거부하는 특권이 아니며, 조희대 대법원장이 신속히 재제청하고 대법관 공석을 해소해야 한다고 촉구했습니다.
Democratic Party of Korea Lawmaker Kim Seung-won, chairman of the Judiciary Committee, argued that the Cheong Wa Dae's request for the re-nomination of Supreme Court Chief Justice Cho Hee-dae was valid and emphasized that one of the remaining three Supreme Court justice nominees should be re-nominated. Rep. Kim argued that Chief Justice Cho's absence from the Judiciary Committee's current issue inquiry citing the separation of powers as a reason is an unfounded excuse and that he must attend according to the National Assembly Witness Examination Act. Seo Young-kyo, chairman of the Judiciary Committee, also pointed out that Chief Justice Cho's ignoring the National Assembly was a serious problem and urged him to attend. Lawmakers from the Democratic Party, the Korea Economic Justice Party, and the Progressive Party jointly issued a statement urging Chief Justice Cho Hee-dae to quickly re-nominate himself and resolve the vacancy of Supreme Court justices, stating that judicial independence is not a privilege to reject verification by the people and the National Assembly.
Selain itu, anggota DPR dari Partai Demokrasi Bersama Kim Seung-won, yang menjabat sebagai ketua komite hukum, berpendapat bahwa permintaan Gedung Biru untuk pengangkatan kembali Ketua Mahkamah Agung Cho Hee-dae adalah sah dan menekankan perlunya pengangkatan kembali salah satu dari tiga kandidat hakim agung yang tersisa. Kim menyatakan bahwa alasan Ketua Hakim Agung Cho tidak menghadiri rapat komite hukum karena pemisahan kekuasaan adalah alasan yang tidak berdasar dan menurut undang-undang tentang hak untuk bersaksi di Majelis Nasional, ia harus hadir. Ketua Komite Hukum Seo Young-kyo juga mengkritik tindakan Ketua Hakim Agung Cho yang mengabaikan Majelis Nasional sebagai masalah serius dan mendesaknya untuk menghadiri rapat tersebut. Dalam pernyataan bersama mereka, anggota DPR dari Partai Demokrasi Bersama, Partai Keadilan dan Kemakmuran, dan Partai Progresif menekankan bahwa kemandirian badan peradilan bukanlah hak istimewa yang membebaskan dari verifikasi oleh rakyat dan Majelis Nasional. Mereka mendesak Ketua Hakim Agung Cho Hee-dae untuk segera mengajukan pengangkatan kembali dan menyelesaikan kekosongan jabatan hakim agung.
